Adapun total anggaran Bawaslu Jabar untuk Pemilihan Kepala Daerah berjumlah Rp 305,2 miliar. Dan 40 persennya sudah dicairkan untuk tahun 2023, usai ditandatangani nya NPHD.
“Anggaran pun semua sudah siap seluruh kabupaten kota NPHD nya sudah ditangani, jadi baik KPU maupun Bawaslu,” sambungnya.
Ditanya persentase keamanan Pemilihan Umum 2024 mendatang, Dendi menyebut di Jabar angkanya mencapai 87,6. Ini menurutnya merupakan persentase yang sangat tinggi, mengingat Jawa Barat merupakan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia.
BACA JUGA: Golkar Resmi Usung Ridwan Kamil Jadi Bakal Calon Gubernur Jawa Barat dalam Pemilu 2024
Senada, Ketua Bawaslu Jawa Barat Zacky Muhammad Zam Zam menegaskan apel siaga ini sebagai bentuk kesiapan pihaknya menghadapi tahapan Pemilu 2024. Karena menurutnya dalam pelaksanaan kampanye lima hari mendatang sudah merupakan kewenangan Bawaslu untuk mengawasi.
“17 partai politik yang sudah terdaftar para calon anggota legislatif DPD, calon Presiden dan wakil Presiden akan melaksanakan kampanye. Tentu dalam proses tahapan kampanye itu sebagai bagian dari tupoksi Bawaslu. Yaitu mengawasi seluruh tahapan Pemilu 2024,” kata Zacky Muhammad Zam Zam.
Namun pihaknya menghimbau kepada para partai politik dan tim kemenangan calon presiden dan calon legislatif, agar melakukan kegiatan kampanye untuk mengikuti aturan perundang-undangan. Seperti memperhatikan aspek konten yang tidak tidak boleh mengandung unsur sara, hoaks dan lainnya.
“Kemudian dari sisi penempatan APK (alat peraga kampanye) juga harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan. UU 7 dalam hal ini PKPU nomor 15 2023 dan Perda K3. Jadi dua aspek perundang-undangan yang dipakai dalam pemasangan alat peraga kampanye,” jelasnya.***
