HALOJABAR.COM – Harga kebutuhan pokok di masyarakat yang masih tinggi menyebabkan Kabupaten Bandung Barat (KBB) menjadi daerah dengan angka inflasi di peringkat pertama dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat di minggu ketiga bulan November 2023.
Kondisi tersebut mendapatkan perhatian serius dari Mendagri Tito Karnavian yang menyebutkan nama Kabupaten Bandung Barat dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi 2023 secara zoom seluruh kepala daerah tingkat provinsi, kabupaten/kota, yang dipimpin oleh Mendagri dan dihadiri Menaker serta BPS, Senin 20 November 2023.
“Ini harus jadi atensi, untuk wilayah di pulau Jawa dengan angka inflasi tinggi di Jawa Barat ada Bandung Barat, kemudian ada juga Blora, Semarang, Gunung Kidul, Blitar, Kebumen, Serang, Pasuruan, dan Tegal,” sebut Tito saat zoom.
Penyebabnya karena faktor tingginya harga kebutuhan pokok utamanya beras, cabai merah, cabai rawit, dan gula pasir. Oleh karenanya harus ada perhatian serius dari kepala daerah mengatasi hal tersebut, selain bekerja sama antar daerah dan menggalakan gerakan menanam.
BACA JUGA: Soal Harga Bahan Pokok yang Meroket, Disperindag Jabar: Kenaikannya tidak Terlalu Signifikan
Terkait hal tersebut, Ketua MPI KNPI KBB, Lili Supriatna meminta agar masalah inflasi menjadi perhatian dari Pj Bupati Bandung Barat Arsan Latif yang baru saja menjadi orang nomor satu di KBB sejak tanggal 20 September 2023. Sebab bukan tidak mungkin hanya gara-gara tidak mampu mengendalikan inflasi kebutuhan pokok, jabatan Pj bupati diganti seperti yang terjadi dengan Pj Wali Kota Cimahi beberapa waktu lalu.
“Persoalan inflasi harus jadi perhatian serius Pj Bupati (Arsan Latif). Beliau harus fokus pada tugas pokoknya saat diangkat dan diberi amanat menjadi Pj bupati,” ucap Lili saat ditemui di Padalarang.
Dia menegaskan, itu jadi sinyalemen berbahaya apalagi nama KBB disebut oleh Mendagri imbas inflasi yang masih tinggi. Ini dikarenakan penyumbang inflasi tertinggi di Jawa Barat adalah dari KBB dengan bobot perubahan IPH 4,89%, dengan komoditi andil terbesar dari cabai rawit, beras, dan cabai merah.
BACA JUGA: Pj Wali Kota Cimahi Targetkan Operasi Pasar Murah Beras Bisa Menekan Terjadinya Inflasi
Lebih lanjut dikatakannya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) KBB, dianggap gagal dalam mengantisipasi hal tersebut. Mereka tidak akurat dalam menyajikan data pembanding survei pasar yang disampaikan ke Pj bupati. Terbukti yang dilakukan dalam operasi pasar hanya pada komoditas beras dan itu tidak berpengaruh signifikan dalam menekan inflasi.
“Operasi pasar beras murah oleh Disperindag hanya ajang menggugurkan kewajiban saja. Buktinya inflasi tetap tinggi, sementara operasi pasar cabai rawit dan cabai merah tidak tersentuh, padahal harga cabai merah di Pulau Jawa, untuk wilayah KBB termasuk tinggi yakni Rp74.507/kg di bawah Cimahi Rp74.957/kg,” tuturnya.
Untuk itu dirinya mengingatkan agar Pj Bupati Bandung Barat Arsan Latif fokus pada pekerjaan menekan inflasi dan menyukseskan Pemilu 2024 baik Pileg ataupun Pilpres. Sementara kepada jajaran Disperindag, sebaiknya Pj bupati melakukan evaluasi karena dianggap telah memberikan data yang tidak akurat soal harga pasar kebutuhan pokok.
“Kepala Disperindag juga harus dievaluasi, kalau perlu dicopot karena tidak akurat menyampaikan data ke Pj bupati. Sementara untuk Pj bupati sebaiknya fokus bekerja sesuai komitmen,” tandasnya.
Menanggapi hal ini Pj Bupati Bandung Barat Arsan Latif mengakui jika Indek Perkembangan Harga (IPH) di KBB masih tinggi. Solusi yang telah dilakukannya sejauh ini adalah dengan operasi pasar beras murah yang sudah tersalurkan sebanyak 450 ton beras ke maayarakat. Sementara untuk cabai rawit dan cabai merah harganya yang tinggi murni karena kendala di stok ketersediaan barangnya.
“Kami sudah kerja sama dengan Bulog dan menyalurkan 450 ton beras yang disubsidi sehingga harganya lebih murah dibanding harga pasar. Sedangkan untuk mengatasi inflasi cabai rawit dan cabai merah akibat kendala stok, kami menyediakan 2.000 bibit dan penyediaan pupuk agar ke depan tidak lagi ada kesulitan stoknya,” terang Arsan. ***
