HALOJABAR.COM– Kasus suap proyek pengadaan CCTV dan Jaringan Internet Service Provider (ISP) dalam Progam Bandung Smart City yang menjerat mantan Wali Kota Bandung, Yana Mulyana dan sejumlah pejabat tinggi Dinas Perhubungan masih akan terus bergulir.
Hal itu diungkapkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) usai ditanya hakim ketua Hera Kartiningsih dalam sidang yang menghadirkan empat saksi di Pengadilan Negeri (PN) Klas 1A Bandung, pada Rabu, 17 Oktober 2023 kemarin.
Sebelum menutup sidang, Hera Kartiningsih menanyakan kepada JPU mengenai rencananya dalam menghadirkan saksi di sidang selanjutnya. “Sodara akan menghadirkan berapa saksi lagi,” tanya Hera. “18 saksi lagi yang mulia,” timpal JPU.
BACA JUGA: Saksi Sidang Kasus Suap Bandung Smart City Minta Koreksi BAP
“Jadi berapa lama lagi sidang ini akan dilanjutkan,” tanya Hera kembali. “Enam kali lagi yang mulia,” jawab JPU.
Mendengar hal tersebut, Hera Kartiningsih menegaskan agar JPU bisa menyeleksi saksi yang akan dihadirkan di persidangan selanjutnya. “Sodara harus bisa menyeleksi saksi,” tegasnya.
Adapun 18 Saksi yang diajukan JPU, disinyalir merupakan birokrat di Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, seperti Sekretaris Daerah (Sekda) Ema Sumarna dan sejumlah Anggota Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung.
Hal ini karena dari persidangan sebelumnya yang berjalan sudah cukup panjang, para saksi mengatakan setiap perusahaan yang mengerjakan proyek Dishub Kota Bandung khususnya di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 harus mengeluarkan komitmen fee kepada pejabat Dishub.
Dalam keterangan saksi juga disebutkan, aliran dana dari komitmen fee tersebut bukan hanya untuk Pejabat Dishub tapi juga mengalir kepada Anggota Komisi C DPRD Kota Bandung.
