HALOJABAR.COM – Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat (Dishub KBB) berencana mengembangkan infrastruktur transportasi yang terintegrasi dan memiliki dampak multiplier effect, termasuk terhadap sektor wisata.
Hal tersebut untuk semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses transportasi publik ketika hendak bepergian ke berbagai daerah tujuan di wilayah KBB ataupun Bandung Raya.
“Kami sedang merancang skema transportasi terintegrasi ke destinasi wisata di wilayah KBB dan Bandung Raya,” kata Kepala Dinas Perhubungan KBB, Fauzan Azima, Sabtu 9 Maret 2024.
BACA JUGA: Dishub KBB Siapkan Konsep Transportasi Air bagi Warga Cijuhung yang Terisolir
Fauzan menyebutkan, saat ini Dishub KBB telah menyediakan transportasi yang terintegrasi dari Stasiun Padalarang yakni ke objek wisata Dusun Bambu dengan free shuttle yang melayani penumpang kereta cepat dari Stasiun Halim Jakarta yang turun di Stasiun Padalarang.
Kemudian ada juga, layanan transportasi baru bus Trans Metro Pasundan sebanyak 20 unit dengan rute Kota Baru Parahyangan, Stasiun Whoosh Padalarang, Cimahi, hingga Alun-Alun Bandung. Layanan shuttle bus tersebut merupakan hasil kerjasama dengan Dishub Jabar.
“Transportasi terintegritas, selain mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan transportasi juga diharapkan mampu mendongkrak potensi perekonomian dari berbagai sektor,” kata dia.
Selain transportasi darat, lanjut dia, KBB juga memiliki potensi pengembangan transportasi berbasis perairan. Seperti di Waduk Cirata yang berada di Kampung Cijuhung, Kecamatan Cipeundeuy dan perairan Waduk Saguling.
BACA JUGA: Dishub KBB Pasang Rambu Peringatan Rawan Bencana di Jalan Kolonel Masturi
Tidak hanya di Waduk Cirata, potensi angkutan terintegrasi perairan juga ada di wilayah selatan, KBB. Tepatnya, di kawasan perairan Saguling, mulai dari Padalarang, Cikebluk, Cihampelas, Ciririp, dan Cililin.
Untuk penerapan konsep multiplier effect di kawasan perairan tersebut harus berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) dalam pengelolaan wisata air. Kemudian dengan Dinas Perikanan, serta pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
