HALOJABAR.COM – Program rehabilitasi atau perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) selama tahun 2023 ini belum bisa direalisasikan. Pasalnya tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk konsultan pendamping yang salah satu tugasnya untuk melakukan sosialisasi, survei, dan membuat RAB.
“Di tahun 2023 ini belum ada program rehabilitasi Rutilahu yang dikerjakan karena kami terkendala tidak adanya anggaran untuk konsultan pendamping. Sejak saya menjabat (Kadisperkim) per 21 September 2023, kondisinya sudah seperti itu,” terang Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, KBB, Ani Rosliyanti, Senin 30 Oktober 2023.
Diakuinya awalnya di tahun ini dalam dokumen perencanaan kegiatan ada 290 Rutilahu yang akan jadi target sasaran perbaikan. Kemudian di anggaran perubahan ada rasionalisasi program menjadi 233 Rutilahu, namun tetap tidak ada anggaran untuk konsultan pendamping.
BACA JUGA: Program ke Masyarakat Banyak Tersendat, P4KBB Dorong DPRD Buat Pansus APBD KBB
Pihaknya tetap akan mengupayakan agar rehabilitasi 233 Rutilahu bisa diselesaikan tahun ini. Salah satunya dengan berkomunikasi ke Komisi III dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD KBB. Solusi yang didapatkan adalah rencananya akan menggeser anggaran dari Bidang Pertanahan ke Bidang Pengawasan Permukiman (Waskim).
“Kami tetap akan mengupayakan rehabilitasi 233 Rutilahu terealisasi di tahun ini, dengan menggeser anggaran perubahan yang ada di bidang kami sebesar Rp392 juta untuk konsultan pendamping Rutilahu,” ucapnya.
Dijelaskannya keberadaan konsultan pendamping sangat diperlukan dalam program Rutilahu. Mereka akan melakukan sosialisasi, survei atau verifikasi objek, dan membuat RAB. Sehingga bantuan rutilahu Rp15 juta/rumah bisa maksimal serta tepat sasaran. Rencananya konsultan pendamping akan dibagi tiga wilayah, utara, selatan, dan tengah, untuk memudahkan jangkauan karena KBB cukup luas.
